Psy-Booklet ILMPI Wil III

Perjalanan ILMPI Kawal Pengesahan RUU PLP

Selama perjalanan RUU PLP menuju UU, ILMPI mulai berkoordinasi dengan HIMPSI dan pihak-pihak terkait sejak tahun 2014. ILMPI turut berperan aktif dalam mendesak pengesahan RUU pada tahun 2016 ke DPR namun tak berhasil disahkan. Kemudian draft RUU PLP pertama kali disusun pada tahun 2018 dengan judul RUU Profesi Psikologi, dilanjutkan dengan audiensi ke Badan Legislasi DPR RI pada tanggal 6 Maret 2019 dan RUU ini kembali diajukan HIMPSI ke DPR. Pada tahun 2020 dilakukan berbagai pengharmonisasian dan penyempurnaan draft RUU Praktik Psikologi dengan mendengarkan paparan tim ahli dan pengambilan keputusan atas hasil pengharmonisasian RUU Praktik Psikologi.  Sedangkan pada tahun 2021 dan 2022 dilakukan berbagai macam audiensi dan berbagai pembicaran dengan seluruh kalangan, mulai dari instansi instansi pemerintahan yang bersentuhan dengan RUU PLP, Organisasi, dan juga Akademisi di bidang psikologi. Pada akhirnya di tanggal 27 Mei 2022 RUU Praktik Psikologi berubah menjadi RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi, serta diadakan uji publik di 3 universitas di Indonesia (UNHAS,UNS,dan UNAIR).

Selama perjalanannya sebelum RUU PLP menjadi UU, ILMPI turut mengawal dan ikut serta dalam melakukan kajian-kajian dan menaungi suara seluruh mahasiswa Psikologi Indonesia.  Melalui Forum Ketua Lembaga Nasional yang dilaksanakan oleh ILMPI, atas diskusi nasional dan pengkajian terhadap RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi, maka:

1. RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi perlu segera disahkan, agar tenaga praktik psikologi serta pengguna layanan psikologi mendapatkan perlindungan hukum;

2. RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi perlu segera disahkan, agar pelanggaran kode etik yang terjadi dapat ditindaklanjuti dan diberikan sanksi;

3. RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi perlu segera disahkan, sehingga sarjana psikologi bisa melanjutkan studi jenjang program profesi, spesialis dan subspesialis dengan aturan yang jelas dan kurikulum yang sama disetiap kampus yang nantinya diatur oleh pihak pemangku wewenang perumusan kurikulum.

4. RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi perlu segera disahkan, sehingga dapat menjadi batu loncatan agar induk organisasi profesi psikologi memiliki badan pengawas dan pihak berwenang yang bertanggungjawab atas keberlangsungan pengesahan UU.

5. RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi perlu segera disahkan, dengan adanya peraturan turunan mengenai alat tes sehingga alat tes psikologi akan terlindungi, kredibel dan reliabel.

6. RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi perlu segera disahkan, maka perlu untuk segera membuat peraturan turunan terkait aturan yang belum diatur dalam draft RUU, dengan melibatkan seluruh elemen yang akan terlibat.

7. RUU Pendidikan dan layanan Psikologi perlu segera disahkan, namun dalam lanjutannya harus menyelesaikan konflik-konflik internal yang terjadi.

Sehingga dengan berbagi dinamika yang terjadi selama proses hearing dari seluruh ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa Psikologi yang dinaungi oleh ILMPI secara nasional, mahasiswa psikologi melalui ILMPI telah sepakat menyuarakan: Segera Sahkan RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi.

 RUU PLP Resmi Menjadi Undang-Undang

DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pendidikan dan Layanan Psikologi (RUU PLP) menjadi Undang-Undang pada Rapat Paripurna RI di gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (7/7/22).

Dilansir dari idntimes.com, Pengesahan itu dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-28 masa persidangan V tahun sidang 2021-2022. Sebanyak 105 anggota menghadiri rapat paripurna secara fisik, dan 232 hadir secara virtual.

Pemerintah menugaskan Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Teknologi, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, dan Menteri Hukum dan HAM, baik bersama-sama maupun sendiri untuk mewakili dalam pembahasan bersama DPR RI terkait pembahasan lebih lanjut mengenai RUU PLP

Rancangan undang-undang tentang pendidikan dan layanan psikologi semula berjudul RUU Praktik psikologi merupakan RUU penugasan dari pimpinan DPR RI melalui Surat Nomor PW/00774/DPR RI/I/2021 tanggal 19 Januari 2021 tentang penugasan untuk membahas RUU tentang praktik psikologi. RUU ini masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2022 dengan nomor urut 10.

Setelah RaKer tanggal 22 Maret 2021, Panja RUU PP Komisi X DPR RI melakukan pendalaman dan pengayaan substansi terhadap DIM yang telah diterapkan pemerintah selama masa persidangan 4 dan 5 tahun sidang 2020/2021. Pendalaman dan pengayaan ini dilakukan dengan para pakar perguruan tinggi dan para pemangku kepentingan psikologi. Selanjutnya, Komisi X bersama pemerintah tanggal 25 Mei 2021 kembali mengadakan rapat kerja untuk membahas daftar inventarisasi masalah (DIM). Dalam rakernya, Komisi X DPR RI dan pemerintah menyepakati bahwa DIM praktik psikologi berjumlah 673, maka Panja menyusun strategi pembahasan dan menyepakati pembahasan dilakukan menggunakan metode klaster berdasarkan isu krusial yaitu :

–           Layanan Praktik Psikologi,

–           Pendidikan dan Tenaga Psikolog,

–           Tata Kelola Penjaminan Mutu ,

–           Kemitraan dan Pembiayaan, Dan

–           Organisasi Profesi.

Dalam laporannya di hadapan Rapat Paripurna, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian memaparkan, RUU PLP awalnya memiliki sebanyak 673 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), dengan rincian DIM tetap 117 buah, DIM diubah redaksi 124, DIM diubah substansi 87, DIM penambahan Substansi 86, dan DIM dihapus 259. Hetifah menjelaskan, RUU PLP pada awalnya berjudul RUU Praktik Psikologi. Dalam pembahasannya, terjadi dinamika dan perubahan substansi, sehingga terjadi perubahan judul RUU menjadi Pendidikan dan Layanan Psikologi yang disepakati dalam rapat panja pada tanggal 23 Mei 2022.

Pembahasan RUU ini diiringi beberapa dinamika dan perdebatan dalam pembahasannya, antara lain mengenai penyelenggaraan pendidikan psikologi, organisasi profesi, dan Surat Tanda Registrasi (STR), serta Surat Izin Layanan Psikologi (SILP).

RUU ini dilanjutkan dalam bentuk Rapat Panja sampai Rapat Timus Timsin yang pada akhirnya pada Rapat Panja 29 Juni 2022 telah disepakati RUU Tentang Pendidikan Dan Layanan Psikologi sebagai hasil panja.

Pokok-pokok bahasan atau norma-norma substansi RUU yang bermanfaat dan berdampak positif bagi masyarakat, khususnya pemangku kepentingan pendidikan dan layanan psikologi di Indonesia :

1.         Secara umum, dengan diundangkan nanti, RUU ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan psikologi, daya saing SDM, dan kesejahteraan psikologis masyarakat. Selain itu RUU ini cukup memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada psikolog, klien, dan masyarakat.

2.         RUU ini menata dan memberikan proses pada tahapan penyelenggaraan pendidikan bagi para psikolog melalui pendidikan akademik dan pendidikan profesi, baik psikolog yang berpraktek memberikan layanan maupun psikolog sebagai ilmuwan. Hal ini diharapkan akan berdampak langsung terhadap layanan psikologi yang optimal.

3.         RUU ini memberikan pengaturan dan kepastian adanya kerjasama perguruan tinggi dan organisasi profesi, di mana keduanya memiliki tanggung jawab terhadap mutu layanan profesi psikolog.

4.         Psikolog lulusan luar negeri dan psikolog asing diberikan kepastian pengaturan dalam memberikan layanan setelah psikolog tersebut memiliki STR dan SILP.

5.         RUU ini memberikan kepastian pengaturan kepada psikolog untuk memiliki STR dan mendapatkan SILP, di mana STR dikeluarkan oleh induk organisasi profesi himpunan psikologi dan SILP diterbitkan oleh pemerintah pusat dengan rekomendasi dari induk organisasi profesi himpunan psikologi.

6.    RUU ini memberikan pengaturan dan kepastian mengenai pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kepada organisasi profesi yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan, perlindungan kepada klien, pengembangan kompetensi psikolog, perlindungan kepada psikolog, dan keterbukaan informasi layanan psikolog kepada masyarakat.

Politisi Partai Golkar itu menjelaskan, RUU PLP sudah menjalani uji publik di Universitas 11 Maret, Universitas Airlangga, dan Universitas Hasanuddin. Hetifah mengatakan, RUU tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan psikologi, daya saing, serta kualitas SDM psikologi. Selain itu, RUU PLP juga menata dan memberikan kepastian proses strata, harapan penyelenggaraan pendidikan bagi para psikolog melalui pendidikan akademik dan pendidikan profesi yang akan berdampak langsung pada layanan psikologi yang optimal.

“Pemerintah akan mengajak para pemangku kepentingan terutama organisasi-organisasi profesi dan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan psikologi untuk menyusun peraturan turunan, dan mengimplementasikannya dengan seoptimal mungkin untuk kerja sama dalam menyelesaikan rancangan undang-undang pendidikan dan layanan psikologi ini,” ujar Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Teknologi dalam laporannya di hadapan Rapat Paripurna DPR RI.

Dengan resminya RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi menjadi Undang Undang, maka juga akan merestrukturisasi,memperjelas,memberikan aturan,substansi dan tupoksi terhadap setiap kalangan yang bersentuhan secara langsung maupun tidak langsung terhadap dunia Psikologi Indonesia.

Dampak UU Pendidikan dan Layanan Psikologi

          Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan dan disusun oleh BPPK Nasional dan seluruh wilayah ILMPI 2022-2023, ada beberapa dampak dan perubahan yang terjadi terhadap jenjang pendidikan , praktik,penegasan tupoksi, dan sanksi terhadap pelanggaran pelanggaran yang terjadi dalam dunia Psikologi di Indonesia.

a. Bagi Mahasiswa Psikologi.

Dapat digunakan sebagai pedoman dalam atau selama menempuh pendidikan psikologi. Karena dalam UU ini membahas secara detail mengenai pendidikan psikologi dari gelar sarjana hingga doctor dan dari asas pendidikan psikologi hingga penjamin mutu psikologi. Hal ini terlihat pada UU Pendidikan dan Layanan Psikologi dari pasal 1-14, 39 dan pasal 41-42. Secara rinci, proses pendidikan psikologi yaitu:

 Pasal 10 ayat (1) tentang ijazah dan gelar alulusan pendidikan akademik psikologi

 Pasal 10 ayat (2) tentang sertifikat profesi psikolog dan gelar profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 Pasal 1 ayat (1) menjelaskan pengertian pendidikan psikologi.

 Pasal 2 tentang dasar pendidikan psikologi

 Pasal 3 tentang asas pendidikan psikologi

 Pasal 4 tentang tujuan pendidikan psikologi

 Pasal 5 tentang jenis pendidikan psikologi

 Pasal 6 tentang pembagian pendidikan akademik psikologi

 Pasal 7 tentang pembagian pendidikan profesi psikologi

 Pasal 8 tentang proses menempuh pendidikan magister dan doctor psikologi

 Pasal 9 tentang pelaksana pendidikan profesi psikologi

– Pasal 9 ayat (3) tentang pendidikan (profesi) keahlian yang diperuntukkan bagi lulusan Pendidikan Psikologi program sarjana.

– Pasal 9 ayat (4) tentang program spesialis merupakan program lanjutan dari program profesi psikologi.

– Pasal 9 ayat (5) tentang Program subspesialis merupakan program lanjutan dari program spesialis.

 Pasal 10 ayat (1) tentang ijazah dan gelar lulusan pendidikan akademik psikologi

 Pasal 10 ayat (2) tentang sertifikat profesi psikolog dan gelar profesi

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 Pasal 11 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Psikologi

 Pasal 12 tentang kurikulum

 Pasal 13 tentang uji kompetensi

 Pasal 14 tentang penjamin mutu dalam penyelenggaraan pendidikan

psikologi.

b. Bagi psikolog atau professional yang melakukan layanan psikologi

Sebagai psikolog pengesahan UU ini sangat berdampak untuk pedoman yang memuat aturan dalam melaksanakan layanan psikologi. Karena UU ini secara detail menjelaskan kode etik layanan psikologi dari asas, jenis layanan yang diatur dalam undang-undang, organisasi profesi, hingga sanksi administrative dalam pelaksanaan layanan. Hal ini tertuang dalam pasal 1, 15-35, 37, dan pasal 40-42. Secara rinci, aturan dalam pelaksanaan layanan psikologi diatur dalam pasal berikut:

 Pasal 1 ayat (3) tentang pengertian layanan psikologi

 Pasal 1 ayat (4) tentang standar layanan

 Pasal 1 ayat (5) tentang Standar Profesi Psikolog

 Pasal 1 ayat (6) tentang Surat Tanda Registrasi

 Pasal 1 ayat (7) tentang pengertian psikolog

 Pasal 2 tentang dasar layanan psikologi

 Pasal 3 ayat (2) tentang asas layanan psikologi

 Pasal 4 tentang tujuan layanan psikologi

 Pasal 15 tentang aturan Surat Tanda Registrasi

 Pasal 16 tentang Registrasi Ulang

 Pasal 18 tentang ketentuan Registrasi dan Registrasi Ulang

 Pasal 19 tentang pihak penyelenggara layanan psikologi

 Pasal 20 tentang psikolog umum

 Pasal 21 tentang psikolog spesialis

 Pasal 22 tentang psikolog subspesialis

 Pasal 23 tentang kewenangan psikolog umum, spesialis dan subspesialis

 Pasal 24 ayat (1) tentang jenis layanan psikologi

 Pasal 24 ayat (2) tentang layanan jasa psikologi

 Pasal 24 ayat (3) tentang pengembangan alat ukur psikologi

 Pasal 24 ayat (4) tentang layanan praktik psikologi

 Pasal 24 ayat (5) tentang intervansi psikologi

 Pasal 24 ayat (6) tentang bantuan psikologis awal

 Pasal 25 tentang mekanisme tambahan pemberian layanan psikologi

 Pasal 26 tentang standar layanan

 Pasal 27 tentang izin layanan psikologi oleh Psikolog lulusan luar negeri dan psikolog warga negara asing

 Pasal 28 tentang pemberian layanan psikologi oleh Psikolog lulusan luar negeri dan psikolog warga negara asing

 Pasal 29 tentang hak psikolog dalam pemberian layanan psikologi

 Pasal 30 tentang kewajiban psikolog dalam pemberian layanan psikologi

 Pasal 33 tentang organisasi profesi

 Pasal 37 tentang sanksi administrasi

c. Bagi masyarakat.

 Apabila UU ini disahkan akan berdampak sebagai payung hukum ketika masyarakat melakukan atau menggunakan layanan psikologi. Misalnya saat terjadi ketidaksesuaian dalam praktik psikolog masyarakat berhak melaporkan ke pihak berwenang sesuai dengan yang tertuang dalam undang-undang. Ketidaksesuaian ini dapat berupa tidak sesuai asas, penyelewengan tugas dan wewenang psikolog, psikolog tidak mempunyai STR tetapi melakukan layanan, dsb. Secara rinci, aturan kepentingan klien dan masyarakat diatur dalam pasal berikut:

 Pasal 1 ayat (8) tentang pengertian klien

 Pasal 31 tentang hak klien dalam layanan psikologi

 Pasal 32 tentang kewajiban klien dalam layanan psikologi

 Pasal 35 dan 36 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan dan layanan psikologi

3. UU Pendidikan dan Layanan Psikologi sebagai penjamin kesejahteraan semua asosiasi di bawah HIMPSI

Adanya UU PLP dapat menjamin kesejahteraan semua asosiasi di bawah HIMPSI. Hal ini didukung oleh pernyataan Ouys Alkharani (Ketua HIMPSI wilayah Jawa Tengah) dikutip dari Jateng Tribunnews yang menyebutkan bahwa “HIMPSI sebagai Induk Organisasi Profesi mengakomodir semua kepentingan Asosiasi dan Ikatan, agar semua layanan psikologi dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dapat terwujud dalam meningkatkan kesejahteraan psikologi masyakarat Indonesia,” ujarnya. Ouys Alkharani juga memberikan informasi bahwa organisasi Profesi Psikologi dalam satu negara hanya satu, dan atau bisa disebut tunggal dalam Jamak. Artinya tunggal, di dalamnya ada paying Asosiasi dan Ikatan yang homogen. HIMPSI sendiri diakui oleh Asia Pacific Psychology Alliance, Asean Regional Union of Pscyhological Society (ARUPS) dan International Union of Psychological Science sebagai organisasi profesi tunggal di Asia maupun Dunia Internasional. “Dengan disahkannya RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi, maka Pendidikan Profesi Psikolog dan Layanan Psikologi akan mendapatkan kepastian hukum sehingga tujuan meningkatkan daya saing sumber daya manusia dan kesejahteraan psikologis serta kebahagiaan masyarakat akan terwujud,” imbuhnya.

Bunyi UU yang mengatur Induk Organisasi Psikologi yaitu Pasal 33 :

1) Psikolog dapat membentuk organisasi profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan induk organisasi profesi himpunan Psikologi yang berbadan hukum.

3) Induk organisasi profesi himpunan Psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari perkumpulan berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai rumpun bidang keilmuan atau rumpun layanan.

4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi profesi diatur dalam Peraturan

Pemerintah.

4. Kasus-Kasus Pelanggaran dalam Dunia Praktisi Maupun

Profesionalisme Psikolog serta Keilmuannya

a. Mengungkap rahasia pengguna layanan psikologi.

Melanggar ketentuan Pasal 26 Ayat (2) tentang standar layanan, Pasal 30 tentang Kewajiban Psikolog, Pasal 31 tentang hak klien dalam layanan psikologi. Maka dari itu dikenakan sanksi administrative yang diatur dalam pasal 37.

Pada Senin, 19 September 2019, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dilaksanakan persidangan ke-22 terkait kasus pembunuhan Mirna oleh terdakwa Jessica Kumala Wongso. Dalam persidangan tersebut dihadiri saksi ahli psikologi secara sukarela atau volunteer bernama Antonia Ratih yang membuka rahasia di muka persidangan tanpa perintah dari pengadilan. Pengacara terdakwa Jessica, Otto Hasibuan, menyebutkan bahwa saksi ahli psikologi telah melanggar kode etik psikologi karena telah membuka keterangan psikologi atau dengan membeberkan hasil analisis kepribadian terdakwa di pengadilan yang pada saat itu dihadiri oleh banyak pihak termasuk media massa yang kala itu sedang meliput. Selain itu, saksi ahli dari pihak Jessica menyatakan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara tujuan pemeriksaan psikologi terhadap Jessica dengan kesimpulan yang dipaparkan oleh Antonia Ratih.

b. Melakukan Mal praktik dan Pelecehan seksual Saat Terapi

 Melanggar ketentuan Pasal 9 tentang pendidikan profesi, Pasal 13 tentang Uji Kompetensi, Pasal 15 tentang Surat Tanda Registrasi, Pasal 24 ayat (2) tentang Layanan Jasa Psikologi, Pasal 26 Ayat (2) tentang standar layanan, Pasal 30 tentang Kewajiban Psikolog, Pasal 31 tentang hak klien dalam layanan psikologi. Maka dari itu dikenakan sanksi administrative yang diatur dalam pasal 37.

Dalam kasus ini, pelaku meng-klaim bahwa dirinya bisa menyembuhkan salah satu gangguan lewat terapi. Sebut saja DS, seorang lelaki dengan latar belakang pendidikan S1 dan S3 psikologi di Universitas Persada Indonesia YAI. Dia memiliki ratusan followers di Instagram. DS juga memiliki akun YouTube bernama ‘Kuliah Psikologi’ dengan jumlah subscriber sebanyak 568.000. Menurut laman YouTubenya mengenai profil DS sebagai trainer motivasi psikologis, ia merupakan seorang motivator psikologis yang melakukan terapi psikologis di berbagai kota. Terapi yang dilakukan sebanyak 4 kali dalam sebulan ini kurang lebih memiliki total peserta sebanyak 240.000. Hal ini membuat DS mendapatkan julukan ‘training public’ dengan peserta terbanyak. DS melakukan training ini ke 20 kota besar secara berkala. Kota-kota yang pernah didatanginya adalah Makassar, Bandung, Padang, Medan, Jakarta, Batam, Semarang, Samarinda, Balikpapan, Palembang, Lampung,

Denpasar, Surabaya, Pekanbaru, Jambi, Solo, Jogjakarta, Banjarmasin, Malang, dan Pontianak. Namun, seorang selebgram yang hampir saja melakukan kolaborasi dengan DS mencurigai ada hal yang janggal. Ia tidak menemukan nama DS sebagai psikolog yang terdaftar di HIMPSI. Sedangkan di sisi lain, hanya organisasi tersebut yang memiliki kewenangan untuk memberikan surat izin praktik psikolog dan memastikan bahwa setiap praktik yang berjalan sesuai dengan standard profesi. Setelah kemudian memposting beberapa penemuan ini, Revina mendapat beberapa dm dari followersnya yang mengaku pernah mengalami pelecehan seksual oleh DS saat menerima terapi yang dilakukan di sebuah kamar hotel untuk ‘sesi privat’ terapi susah tidur. Secara garis besar, seseorang yang boleh melakukan terapi dan mendapatkan surat izin praktik psikologi adalah mereka yang telah menempuh pendidikan S1 dan S2 pada prodi atau bidang studi Psikologi dan termasuk dari anggota organisasi profesi, HIMPSI dan Ikatan Psikolog Klinis Indonesia. Hal ini berarti, untuk disebut sebagai profesi psikolog, seseorang wajib menempuh S1 dan setidaknya S2 di prodi Psikologi. Dalam kasus DS, ia memiliki gelar S1 dan S3 di prodi Psikologi namun, memiliki gelar S2 Manajemen. Karena S2 DS bukan prodi Psikologi, maka DS tidak dikatakan sebagai seorang Psikolog. Perlu juga dibedakan antara profesi psikologi dan ilmuwan psikologi. Dalam kasus DS, ia adalah ilmuwan atau doktor psikologi karena memiliki gelar S3 di bidang Psikologi. Meskipun demikian, ia tidak memiliki wewenang dalam melakukan terapi psikologis yang dilakukannya dalam training. Terapi psikologis atau psikoterapi hanya boleh dilakukan oleh psikolog, psikiater, konselor, social workers dengan surat izin, dan advanced psychiatric nurses. Kelima kategori di mana DS tidak masuk ke dalamnya.

c. Diagnosa Klien tanpa Proses Asesmen yang jelas.

 Melanggar ketentuan Pasal 24 ayat (2) tentang Layanan Jasa Psikologi, Pasal 26 Ayat (2) tentang standar layanan, Pasal 30 tentang Kewajiban Psikolog, Pasal 31 tentang hak klien dalam layanan psikologi. Maka dari itu dikenakan sanksi administrative

yang diatur dalam pasal 37.

Pada 8 Maret 2014 terdapat kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ahmad Imam Al Hafitd (19) dan kekasihnya Assyifa Ramadhani (18) terhadap mantan kekasih Hafitd, Ade Sara Angelina (18) merupakan perbuatan yang kejam. Banyak pihak serta kalangan bahkan dari para ahli dan pakar psikolog yang berani menilai Hafitd dan Assyifa sebagai psikopat, yakni menderita gangguan kepribadian yang identik dengan perilaku kejam tanpa penyesalan atau tanpa rasa takut. Seorang Psikolog Klinis dan Forensik, Kasandra Putranto, mengatakan bahwa penilaian sepihak yang dilakukan psikolog tanpa melalui rangkaian pemeriksaan dan analisa yang dilakukan secara cermat, merupakan tindakan gegabah dan sudah melanggar kode etik psikolog.

Hal tersebut benar melanggar kode etik psikologi pada pasal 62 ayat 2 mengenai Dasar Asesmen, yang berbunyi “Laporan hasil pemeriksaan psikologis yang merupakan rangkuman dari semua proses asesmen, saran dan/atau rekomendasi hanya dapat dilakukan oleh Psikolog sesuai dengan kompetensinya, termasuk kesaksian forensik yang memadai mengenai karakteristik psikologis seseorang hanya setelah Psikolog yang bersangkutan melakukan pemeriksaan kepada individu untuk membuktikan dugaan diagnosis yang ditegakkan.” Tindakan memberi label psikopat pada pelaku kasus pembunuhan tersebut sangat tidak dibenarkan karena seharusnya para pakar maupun psikolog harus melalui serangkaian proses asesmen sebelum menyatakan apa karakteristik psikologis yang dialami oleh pelaku pembunuhan tersebut.

d. Mempublikasi hasil tes psikologi tanpa persetujuan dari pihak kedua.

 Melanggar ketentuan Pasal 26 Ayat (2) tentang standar layanan, Pasal 30 tentang Kewajiban Psikolog, Pasal 31 tentang hak klien dalam layanan psikologi. Maka dari itu dikenakan sanksi administratif yang diatur dalam pasal 37.

Salah satu penekanan nilai profesionalisme seorang psikolog terletak pada etika dalam menyampaikan hasil pemeriksaan psikologis dengan menjaga kejujuran dan kerahasiaan data. Jaminan yang sering kali diberikan kepada klien adalah bahwa keterbukaan dan segala informasi yang disampaikan dalam sesi terapi atau konseling akan terjaga kerahasiaannya dan hasil yang disampaikan oleh psikolog benar adanya. Kerahasiaan data adalah sesuatu yang harus diperhatikan dan diprioritaskan oleh para praktisi kesehatan mental. Para psikolog bahkan menganggap kerahasiaan sebagai kewajiban etis yang terpenting. Namun berdasarkan pada penelitian, banyak ditemukan pelanggaran yang disengaja yang paling sering dilakukan, seperti membuka hasil pemeriksaan psikologi klien di persidangan maupun di publik. Walaupun, lebih dari separuh responden melaporkan mereka melanggar kerahasiaan secara tidak sengaja (Corey dkk, 2011). Seorang psikolog yang melakukan atau menyebarkan informasi tanpa persetujuan mendapatkan sanksi dari undangundang atau peraturan pemerintah Kode Etik yang telah ditentukan.

Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) telah menetapkan beberapa pasal penting dalam penerapan kode etik Psikologi sebagai psikolog profesional di Indonesia. Pasal 17 merupakan salah satu kode etik dari HIMPSI yang bertajuk “konflik kepentingan”. Pasal tersebut berisikan bahwa Psikolog dan Ilmuwan Psikologi menghindar dari melakukan peran profesional apabila kepentingan pribadi, ilmiah, profesional, hukum, finansial, kepentingan atau hubungan lain diperkirakan akan merusak objektivitas, kompetensi, atau efektivitas mereka dalam menjalankan fungsi sebagai psikolog dan Ilmuwan psikologi atau berdampak buruk bagi pengguna layanan psikologi serta pihak-pihak yang terkait dengan pengguna layanan psikologi tersebut.

Setelah UU ini disahkan, Apa yang harus kita lakukan?

            UU ini tentu saja membawa perubahan besar bagi dunia psikologi di indonesia. UU PLP menjadi pondasi dalam pengembangan pendidikan dan layanan psikologi yang sebelumnya belum mempunyai payung hukum dan regulasi yang jelas mengenai segala perkembangan dan aktivitas yang terjadi di dalamnya. Sebagai mahasiswa psikologi, sudah seharusnya tugas kita untuk selalu mengawal dan mengkritisi bagaimana penegakan UU PLP berjalan di dunia psikologi Indonesia. Masih ditemukan beberapa kekurangan dari UU PLP merupakan tugas kita bersama untuk selalu kritis terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat khususnya terhadap perkembangan dunia psikologi di Indonesia.

Ditulis oleh : Izlal

Psy-Booklet BPPK Wilayah 3

Daftar Pustaka

IDN Times.(2022,7 Juli). “DPR Sahkan RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi Jadi Undang-Undang.” Diakses pada 9 Juli 2022 di https://www.idntimes.com/news/indonesia/melani-hermalia-putri/dpr-sahkan-ruu-pendidikan-dan-layanan-psikologi-jadi-undang-undang

Kajian BPPK Nasional dan Wilayah ILMPI (2022,Juni)

Notulensi Pengambilan Sikap ILMPI (2022,Juni)